Hutang 27 Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan 3 Pimpinan Belum Terbayarkan

Lidikkasus.com, Pelalawan :

Penyelesaian hutang Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan 3 Pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan masa bakti  2004 – 2009 sebesar Rp 2.522.640.000,-  yang berasal dari Piutang TKI dan BPO tahun 2008 sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Pelalawan No. 136.A/XVIII.PEK/05/2022 tangga 13 Mei 2022 sampai dengan saat ini belum jelas untuk penyelesaianya.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No. 136.A/LHP/XVIII.PEK/05/2022 Tanggal 13 Mei 2022 dipaparkan,  terdapat Piutang Pimpinan dan Anggota DPRD masa bakti 2004-2009 sebesar   Rp 2.522.640.000,-  yang berasal dari  Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) tahun 2008 masing-masing sebesar Rp 2.268.000.000,-  (TKI) dan sebesar Rp 312.480.000,- (BPO)

Meskipun Piutang tersebut sudah berusia 14 tahun,  tetapi  hanya  2 orang dari 30 orang  yang membayar dengan cara angsuran, yakni     tahun 2011 pembayaran TKI sebesar Rp 25.000.000,- dan BPO sebesar Rp 5.000.000,-.  Terakhir tahun 2012 ada pembayaran TKI sebesar Rp 27.840.000,-, sehingga  Saldo Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.522.640.000,-

Terkait Piutang tersebut telah dilakukan penagihan terhadap Pimpinan dan anggota DPRD masa bakti 2004-2009 dengan surat No. 700/SET-DPRD/KEU/2015 tanggal 05 Agustus 2015.

Rincian Piutang TKI dan BPO DPRD Kabupaten Pelalawan 2004- 2009

Ini akan menjadi cacatan buruk sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten pelalawan kepada masyarakat jika sampai mereka tidak melakukan pembayaran terhadap utang mereka tersebut …Bersambung.(Team Redaksi)